JAKARTA, Derapdetik.com – Bayangkan Indonesia ke depan. Jika semua kepala daerah bekerja seperti Kang Dedi Mulyadi. Turun ke lapangan, menyapu got, mendatangi sekolah rusak, memecat pejabat malas, dan berani menegur kontraktor nakal.
Tidak perlu 100 hari. Dalam 30 hari saja wajah kampung sudah berubah. Jalan berlubang ditambal. Sungai yang mampet dikeruk. Bansos sampai ke tangan rakyat yang benar-benar membutuhkan.
Itulah yang dilakukan KDM di Jawa Barat. Bukan hanya pidato. Bukan hanya seremoni. Tapi kerja nyata. Dan hasilnya langsung dirasakan rakyat Jawa Barat.
*Masalahnya:* KDM baru ada satu. Sementara 38 Gubernur, 415 Bupati, 93 Wali Kota, dan 75 ribu Kepala Desa lainnya masih banyak yang bekerja di balik meja, menunggu laporan, dan sibuk foto seremoni.
*Akibatnya apa?*
Pusat harus membuat kementerian baru, badan baru, lembaga baru, satgas baru. Semua untuk “mengawasi” dan “memaksa” daerah bekerja. Birokrasi jadi gemuk. Anggaran habis untuk rapat-rapat.
Padahal logikanya sederhana. Jika kinerja seluruh pimpinan daerah setara KDM, maka 70% masalah Indonesia selesai di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Tidak perlu semua ditarik ke Jakarta.
*Lihat faktanya*
Sekolah rusak? Tunggu Kemendikbud. Jalan rusak? Tunggu PUPR. Banjir? Tunggu BNPB. Padahal itu semua urusan daerah. Tapi karena pemimpin daerahnya kebanyakan seremoni, akhirnya pusat yang turun tangan.
Negara jadi boros. Satu masalah ditangani tiga kementerian. Satu program dikawal lima lembaga. Ujungnya uang rakyat habis di perjalanan birokrasi, bukan sampai ke rakyat.
KDM telah membuktikan: pemimpin yang turun langsung bisa memotong rantai itu. Ada dana desa? Langsung bedah rumah. Ada sekolah ambruk? Langsung kerahkan dinas. Tidak perlu menunggu petunjuk pusat.
Keberanian KDM menegur, memecat, dan mempermalukan pejabat malas adalah obat. Obat pahit, tapi menyembuhkan. Rakyat butuh pemimpin seperti itu, bukan pemimpin yang takut kehilangan suara dan kursi.
Jika semua Bupati seperti itu, kemiskinan bisa ditekan dari desa.
Jika semua Wali Kota seperti itu, macet dan banjir kota bisa diatasi.
Jika semua Gubernur seperti itu, pemerataan bisa terjadi tanpa menunggu program pusat.
*Lalu untuk apa* negara memelihara kementerian yang fungsinya dobel? Untuk apa badan-badan yang kerjanya hanya membuat regulasi tapi tidak pernah turun cek ke lapangan?
Ini bukan soal menghapus pusat. Pusat tetap penting untuk pertahanan, luar negeri, dan arah besar negara. Tapi urusan mikro: got, lampu jalan, posyandu, pasar, sekolah — itu urusan daerah.
Selama daerah tidur, pusat akan terus menambah lembaga. Dan rakyat akan terus jadi korban. Karena anggaran tersedot untuk gaji pegawai lembaga, bukan untuk membangun.
Presiden Prabowo punya PR besar: mencari dan mencetak 500 KDM di seluruh Indonesia. Beri mereka kewenangan, awasi, dan copot yang tidak becus. Jangan beri ruang bagi pejabat yang bekerja untuk partai, bukan untuk rakyat.
*Kuncinya bukan menambah struktur. Kuncinya adalah menambah mentalitas kerja.* Mentalitas melayani. Mentalitas malu jika rakyat masih miskin di wilayahnya.
Indonesia tidak kekurangan uang. Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang kita kekurangan adalah pemimpin daerah yang punya nyali seperti KDM. Jika itu terjadi, Indonesia akan cepat maju, cepat sejahtera, dan negara tidak perlu lagi menjadi “babysitter” bagi daerahnya sendiri.
(Dr. Suriyanto, S.Pd.,S.H.,M.Kn/mr)
